nusakini.com - Perkembangan epidemi HIV/AIDS hingga kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global termasuk di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk mengatasinya. Salah satu upayanya adalah bekerjasama dengan tim Country Review on HIV Response yang terdiri dari para pakar epidemiologi untuk mengkaji situasi terkini HIV/AIDS dan mencari solusi pengendalian HIV/AIDS di Indonesia.

Kementerian Kesehatan menggelar pertemuan Debriefing Joint External TB Monitoring Mission and Country Review on HIV Response, 2017 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (26/1/2017) lalu. Hadir sebagai pembicara diantaranya adalah Dr. Daniel Tarantola sebagai Team Leader of Country Review on HIV Response. Pada kesempatan tersebut, Dr. Daniel menyampaikan beberapa hasil kajian pada aspek teknis dan manajemen terhadap situasi epidemi HIV/AIDS, kecukupan respons nasional dan sejumlah rekomendasi bagi Indonesia. 

Capaian besar telah dibuat Indonesia dalam meningkatkan jumlah mereka yang dites HIV. Di samping itu, jumlah orang yang telah menerima pengobatan antiretroviral telah meningkat menjadi lebih dari 60% di tahun 2015 dari hanya 12,6% saja pada 2011, ungkapnya. 

• Penjualan Rokok Ketengan Resmi Dilarang
• Program Pesiar BPJS Pastikan Keberlangsungan UHC di Kabupaten Maros
• BPOM Sebut Banyak Jajanan Pasar yang Sangat Berbahaya bagi Kesehatan
• Mengenal Lebih Jauh Rachel Rebeka, Personal Trainer Urban Fitness Kendari
• Menkes Ungkap Biang Kerok Industri Kesehatan Tak Berkembang

Menurut Daniel, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penanganan HIV/AIDS, namun masih ditemukan adanya permasalahan mengingat luasnya wilayah dan besarnya populasi. Untuk itu, tim memberikan berbagai rekomendasi yang antara lain menyarankan agar pemerintah memperluas pengurangan risiko dan dampak buruk ke semua populasi kunci, menggiatkan promosi kesehatan, memperjelas tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengambil langkah konkrit untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh ODHA, populasi kunci dan perempuan. 

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, mengatakan bahwa secara umum, laporan dan rekomendasi terhadap program HIV/AIDS tidak berbeda dengan kajian yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan. Meskipun masih terdapat permasalahan dan tantangan, namun ada beberapa kemajuan yang signifikan. 

Peningkatan kualitas layanan HIV/AIDS dan PIMS diwujudkan dengan perluasan layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) sampai di level puskesmas. Selain itu pemerintah juga telah menyediakan ARV gratis kepada seluruh ODHA yang bisa diakses di seluruh layanan PDP di Indonesia, tutur Menkes. 

Menteri Kesehatan menambahkan bahwa pada tahun 2030, global sudah menargetkan untuk menurunkan angka infeksi baru HIV, menurunkan angka kematian terkait HIV dan menghapuskan stigma terkait HIV/AIDS. Menkes mengimbau seluruh jajaran kementerian/lembaga bersama dengan masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan menggerakkan seluruh daya dan upaya secara bersama-sama supaya hal ini bisa tercapai pada waktu yang sudah ditentukan. 

Menkes juga menekankan agar penanggulangan HIV/AIDS dan TB tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya perlu perhatian khusus pada kolaborasi di semua tingkatan administrasi dan layanan kesehatan demi tercapainya seluruh tujuan dan sasaran program pengendalian HIV/AIDS dan TB. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu target global Getting 3 Zero pada tahun 2030. (p/mk)